Tulisan 2

Koperasi Indonesia:Operasionalisasi Ekonomi Rakyat dan Metodologi Penelitian

REVIEW :

MENGEMBANGKAN KOMPETENSI INTI DAN KONSEP BISNIS KOPERASI:

Digali dari realitas masyarakat Indonesia

Oleh :

Aji Dedi Mulawarman2

http://ajidedim.wordpress.com

Berisi :

KOPERASI INDONESIA: OPERASIONALISASI EKONOMI RAKYAT

Sarman (2007) menjelaskan bahwa pembangunan ekonomi saat ini hanya diarahkan pada kepentingan ekonomi sempit. Dalam perspektif lebih luas perlu perencanaan tujuan

pembangunan yang diarahkan kepada pembangunan manusia, bukan terjebak disekitar

pembangunan ekonomi. Tujuan pembangunan ekonomi seharusnya tidak sekedar terpusat

misalnya pada pertumbuhan, tetapi harus dapat mempertahankan struktur sosial dan

budaya yang baik. Pembangunan ekonomi yang banyak merubah keadaan sosial dan

budaya menjadi negatif merupakan penyebab munculnya masalah moral.

Mubyarto (2002) menjelaskan ekonomi saat ini juga tidak harus dikerangkakan

pada teori-teori Neoklasik versi Amerika yang agresif khususnya dalam ketundukannya

pada aturan-aturan tentang kebebasan pasar, yang keliru menganggap bahwa ilmu

ekonomi adalah obyektif dan bebas nilai, yang menunjuk secara keliru pada pengalaman

pembangunan Amerika, dan yang semuanya jelas tidak dapat menjadi obat bagi masalahmasalah masyarakat Indonesia dewasa ini.

Logika modernisasi menurut kerangka filosofis kapitalisme berkenaan

pemberdayaan berada pada bagaimana mendekatkan dikotomi antara kepentingan privat

dan publik lewat media kelembagaan (mega structures). Hal ini terjadi karena menurut

Nugroho (2001) Barat mengidentifikasi realitas makro sebagai lembaga bersifat makro,

obyektif serta politis (public sphere) baik berbentuk konglomerasi para pemilik modal,

birokrasi, asosiasi tenaga kerja dengan skala besar, profesi terorganisir, dan lainnya.

Masalahnya mega-structures tersebut cenderung mengalienasi dan tidak memberdayakan

eksistensi individu (privat sphere). Untuk menjembatani hal tersebut diperlukan

intermediasi privat-publik model kapitalisme. Lembaga mediasi (mediating institutions)

di satu sisi memberi makna privat, tetapi di sisi lain mempunyai arti publik, sehingga

mampu mentransfer makna dan nilai privat ke dalam pemaknaan struktur makro.

Hanya masalahnya liberalisme yang sekarang berevolusi menjadi neoliberalisme

dan telah merambah Indonesia, mulai dari kebijakan sampai aksi konkritnya tidak

bersesuaian dengan koridor intermediasi seperti itu. Seperti dijelaskan di muka bahwa

neoliberalisme telah merasuk ke seluruh sendi-sendi perekonomian Indonesia. Faham

liberal menurut Nugroho (2001) lebih mempertahankan hak-hak individu dan cenderung

menegasikan bahwa privat sphere memiliki konsekuensi publik sphere. Bahkan lembaga intermediasi (seperti lembaga keagamaan, lembaga sosial-ekonomi termasuk koperasi)

cenderung dipertentangkan bahkan digiring menjadi area privat sphere.

Ekonomi rakyat yang sejatinya dicoba untuk menjadi pola bebas dari substansi

intermediasi dan dikotomi privat sphere dan publik sphere, seperti Koperasi, malah

menjadi representasi kooptasi globalisasi dan neoliberalisme dan secara tidak sadar

mematikan dirinya sendiri secara perlahan-lahan. Istilah ekonomi kerakyatan atau

demokrasi ekonomi, misalnya dijelaskan Mubyarto (2002) bukanlah kooptasi dan

pengkerdilan usaha mayoritas rakyat Indonesia, tetapi merupakan kegiatan produksi dan

konsumsi yang dilakukan oleh semua warga masyarakat dan untuk warga masyarakat,

sedangkan pengelolaannya dibawah pimpinan dan pengawasan anggota masyarakat.

Bentuk Koperasi jelas bukanlah lembaga intermediasi seperti logika modernitas

dan kapitalisme. Sehingga treatment pengembangannya jelas harus unik dan memiliki

diferensiasi dengan pengembangan koperasi di negara lain atau bahkan Barat. Bentuk

koperasi yang unik tersebut sebenarnya telah didefinisikan secara regulatif oleh negara.

Definisi koperasi dapat dilihat secara tekstual pada pasal 1 UU No. 25 tahun 1992 tentang

Perkoperasian, yaitu sebagai badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan

hukum koperasi melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai

gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan. Secara umum definisi

tersebut memberikan gambaran bahwa koperasi merupakan bentuk dari gerakan ekonomi

rakyat. Kekhasan koperasi sebagai gerakan ekonomi rakyat adalah aktivitasnya dilandasi

dengan asas kekeluargaan. Artinya, koperasi ala Indonesia memiliki dua kata kunci,

ekonomi rakyat dan kekeluargaan. Mudahnya, koperasi sebagai gerakan ekonomi rakyat

memerlukan definisi operasionalnya sendiri, sesuai realitas masyarakat Indonesia.

Usulan Arif (1995) untuk memperbaiki ekonomi nasional dengan cara reformasi

sosial yang mendasar, “an effective development state”. “An effective development state”

adalah suatu elit kekuasaan yang mempunyai sifat dan perilaku; (1) bebas dari

kepentingan pihak manapun kecuali kepentingan rakyat banyak, (2) bebas dari godaan

untuk memperkaya diri sendiri dan keluarga dengan menggunakan kekuasaan yang

dipegangnya, (3) mengatur suatu ideologi politik yang memihak rakyat banyak, pro

keadilan, anti penindasan, anti feodalisme, nepotisme dan despotisme, menjunjung tinggi

integritas, menghargai kerja nyata dan “committed” terhadap emansipasi kemanusiaan untuk semua orang, (4) tidak melaksanakan pemerintahan negara sebagai suatu “soft

state”, yaitu suatu pemerintahan yang lemah dan tidak berani melaksanakan tindakan

hukum terhadap segala bentuk penyimpangan yang menghambat proses transformasi

sosial yang hakiki. Ringkasnya Arif lebih setuju pernyataan Hatta: “ Yang kita inginkan

ialah rakyat yang memiliki kedaulatan, bukan negara yang memiliki kedaulatan”.

3. CORE COMPETENCIES: JANTUNG ORGANISASI BISNIS

Prahalad dan Hamel (1994) mendefinisikan kompetensi inti (core competencies)

sebagai suatu kumpulan keahlian dan teknologi yang memungkinkan suatu organisasi

memiliki positioning agar memberi manfaat lebih efektif untuk pelanggan. Organisasi

mempunyai kompetensi yang perlu (necessary competencies) dan kompetensi yang

membedakan (differentiating competencies). Kompetensi- kompetensi yang perlu adalah

semua kompetensi yang menciptakan nilai, sedangkan kompetensi yang membedakan

adalah kompetensi-kompetensi yang memberi organisasi tertentu atau kelompok

organisasi suatu posisi kompetitif (misalnya penguasaan pasar, reputasi ilmiah).

Hamel dan Prahalad (1994) menjelaskan bahwa suatu organisasi perlu memperhatikan keberhasilannya di masa depan sebagai persiapan untuk pengembangan

dan kerja sama kompetensi untuk meraih keunggulan produk dan jasa yang baru. Dengan

begitu, strategi daya saing pasar masa depan mengharuskan para manajer puncak suatu

organisasi untuk menyesuaikan kompetensi inti organisasi dan strategi serta kerja sama

pengelolaan sumber daya untuk keberhasilannya.

Dalam jangka pendek, lanjut Prahalad dan Hamel (1990), kemampuan kompetitif

perusahaan dikendalikan oleh atribusi kinerja/harga. Tetapi perusahaan yang tangguh di

era kompetisi global ditegaskan tingkat kompetitif perlu menekankan pada differential

advantage. Berikut penjelasannya: …are all converging on similar and formidable standards for product cost and quality – minimum hurdles for continued competition, but less and less important as sources of differential advantage. Sedangkan jangka panjang, kemampuan kompetitif dikendalikan pada kemampuan untuk mengembangkan core competencies. Kompetensi inti di sini lebih mengedepankan : Management ability to consolidate corporatewide technologies and production skills into competencies that empower individual business to adapt quickly to changing opportunities.

Mudahnya, kompetensi inti atau core competencies, pertama, dalam jangka

pendek memang memiliki sesuatu keunggulan yang dimiliki perusahaan disertai

kemampuan produk; kedua, dalam jangka panjang dikembangkan untuk konsolidasi

dengan kesamaan visi-misi organisasi yang kuat; ketiga, memerlukan kemampuan dan

ketangguhan dari para penggiat organisasinya. Artinya, kebutuhan setiap organisasi

melakukan bisnis tidak hanya mementingkan differential advantage, karena hal itu hanya

bersifat jangka pendek dan lebih berorientasi pada produk. Organisasi bisnis agar dapat

menjalankan going concern dan kuat bertahan pada lingkungan yang selalu berubah,

diperlukan core competence yang memiliki keunggulan visioner serta kemampuan

“collective learning” para penggiat organisasinya. Kata kunci core competence agar

dapat menjalankan peran going concern dan adaptif, adalah pada “harmonizing streams

of technology” dan “decisively in services”.

Metodologi Penelitian : Beyond  Srukturalism

Pengembangan bisnis koperasi dalam penelitian ini menggunakan metodologi Beyond

Strukturalism, diadaptasi dari metodologi Hiperstrukturalisme yang dikembangkan

Mulawarman (2006). Beyond Strukturalism memiliki dua tahapan, pertama,

pengembangan metodologi, dan kedua, penerapannya berbentuk metode penelitian.

Suriasumantri (1985, 328) menjelaskan bahwa metodologi penelitian adalah

“pengetahuan tentang metode” yang dipergunakan dalam penelitian. Berdasarkan hal

tersebut pengembangan metodologi dalam penelitian ini merupakan proses pendefinisian,

penjelasan, dan pembuatan kerangka umum dari metode yang akan digunakan.

Salah satu yang harus ditentukan pada metodologi penelitian adalah metode dan

tujuan penelitian (Suriasumantri 1985, 328). Setelah dilakukan pengembangan

metodologi penelitian, tahap kedua adalah menerjemahkan kerangka umum metode

dalam prosedur penelitian secara eksplisit dan sistematis. Metode sendiri menurut Senn

dalam Suriasumantri (1985, 119) merupakan suatu prosedur atau cara mengetahui sesuatu

yang mempunyai langkah-langkah sistematis. Dengan demikian yang dilakukan di sini

adalah penyusunan prosedur metodologi yang telah dikembangkan pada tahap pertama.

Tahap Pertama: Rumusan Umum Metodologi

Beyond Structuralism dijalankan dengan cara integrasi strukturalisme9 dan

postrukturalisme10. Strukturalisme digunakan, pertama, untuk mendalami interkoneksi

unsur-unsur pembentuk realitas; kedua, mencari struktur di balik unsur-unsur maupun di

balik realitas empiris pembentuk unsur; ketiga, menemukan binary opposition unsurunsur

realitas; dan keempat, menggali substansi unsur-unsur realitas secara sinkronis di

lapangan pada rentang waktu yang sama (bukan diakronis/perkembangan antar waktu).

Postrukturalisme digunakan untuk melampaui strukturalisme dalam melihat

realitas tersembunyi di luar unsur dan realitas, mulai dari tulisan (writing), jejak (trace),

perbedaan sekaligus penundaan tanda (differance), serta hasil penundaan (arche-writing).

Postrukturalisme juga melakukan proses penggalian unsur-unsur realitas melalui konteks

integasi sinkronis-diakronis. Integrasi yang dimaksud adalah penggalian antropologis

tidak hanya berdasarkan rentang waktu yang sama (sinkronis) tetapi juga perkembangan

antar waktu (diakronis). Teknisnya, penggalian integrasi empiris dilakukan saling silang

makna aktivitas bisnis koperasi saat ini (sinkronis) maupun masa lampau seperti ide

koperasi dari Hatta (diakronis).

 Tahap Kedua: Bentuk Metode Sebagai Turunan Metodologi

Metode penelitian menggunakan “ekstensi” Strukturalisme dan Postrukturalisme.

Ekstensi merupakan perluasan keduanya agar dapat digunakan secara empiris di

lapangan. Ekstensi empiris menggunakan metodologi Constructivist Structuralism

(Wainwright 2000) versi Bourdieu (1977; 1989).

Constructivist Structuralism (selanjutnya disingkat CS) selalu menginginkan titik

temu teori dan praktik yang mungkin (Mahar et al. 2005) melibatkan field (ruang sosial)

dan habitus (perilaku individu tanpa sadar) (Bourdieu 1977). Unsur penting CS bahwa

tiap individu dalam realitas (practice) menjalankan produk sosial (field) sekaligus

dipengaruhi kerangka pikir (habitus) dan membentuk perilaku individu (Bourdieu dan

Wacquant, 1992).

9 Strukturalisme merupakan usaha menemukan struktur umum yang terdapat dalam aktivitas manusia

(Ritzer 2003). Struktur sebagai “sebuah unit yang tersusun dari beberapa elemen dan selalu memiliki

hubungan dalam suatu ‘aktivitas’ yang tergambar. Unit tidak bisa dipecah dalam elemen-elemen tunggal.”

(Spivak 1974; dalam Ritzer 2003, 51).

10 Postrukturalisme merupakan antitesis strukturalisme. Derrida menjelaskan bahwa selalu ada suatu

realitas bersembunyi di belakang tanda; selalu ada sesuatu tersembunyi di balik kehadiran sesuatu. Ia adalah realitas dan hubungan dalam realitas (Ritzer 2003, 204).

 Menurut Bourdieu setiap individu dalam realitas (practice) tidak semata-mata

menjalankan produk sosial tetapi juga dipengaruhi kerangka pikir dan menterjemah

dalam perilaku individu (Bourdieu dan Wacquant, 1992). Habitus dapat dikatakan

sebagai “blinkering perception of reality” (Fowler 1997 dalam Wainwright 2000, 10).

Artinya, habitus lanjut Takwin (2005, xviii-xix) habitus merupakan hasil pembelajaran

lewat pengalaman, aktivitas bermain dan pendidikan masyarakat dalam arti luas.

Pembelajaran terjadi secara halus (disebut doxa oleh Bourdieu), tidak disadari dan tampil

sebagai hal wajar, sehingga seolah-olah sesuatu yang alamiah, seakan-akan terberi alam.

Proses rekonstruksi bisnis koperasi melalui “ekstensi” Constructivist

Structuralism dilakukan melalui habitus, field, capital dan practice. Artinya, fase ini

merupakan proses empiris untuk membuktikan bahwa sebenarnya terdapat nilai-nilai

yang dapat dijadikan source koperasi sesuai nilai mereka sendiri (habitus) secara

material-batin-spiritual.

Proses penelitian dilakukan, pertama, penggalian data tertulis baik akademis

maupun kegiatan perkoperasian. Kedua, pengamatan, wawancara dan pendalaman makna

dan simbol dari informan yang melakukan aktivitas bisnis koperasinya. Informan

penelitian yaitu, pertama, Pak Sulaiman, salah satu reporter PIP; kedua, Pak Naryo,

pengurus Dekopinda salah satu kota di Jawa Timur; Pak Aris, pengurus koperasi primer

di Kediri; keempat, Pak Rahmat pengurus BMT di salah satu kota Jawa Tengah; kelima,

Pak Budiman manajer salah satu koperasi serba usaha di Jawa Timur.

Nama / NPM      : Sarina Nurcahaya/ 28211249

Kelas / Tahun     : 2EB09 / 2010-2011