Tulisan 1

Abstrak , pendahuluan , Permasalahan , Tujuan Penelitian , Struktur Isi Artikel

REVIEW :

MENGEMBANGKAN KOMPETENSI INTI DAN KONSEP BISNIS KOPERASI:

Digali dari realitas masyarakat Indonesia

Oleh :

Aji Dedi Mulawarman2

http://ajidedim.wordpress.com

Berisi :

Abstrak

Penelitian ini bertujuan melakukan pengembangan kompetensi inti dan konsep bisnis

koperasi sesuai realitas bisnis berkoperasi masyarakat Indonesia berbasis ekonomi

rakyat.

Penelitian dilakukan dengan menggunakan metodologi kualitatif, yaitu Beyond

Structuralism. Beyond Structuralism mensinergikan antropologi strukturalis sinkronis

(kontekstual) dan postrukturalis diakronis (masa lalu). Metodologi dijalankan dengan

metode Constructivist Structuralism-nya Pierre Bourdieu untuk mengetahui secara

empiris (habitus, capital, field dan practice) aktivitas bisnis koperasi di Indonesia.

Tahap pertama, teoritisasi antropologis melalui sinergi antropologi sinkronis (realitas

bisnis koperasi kontekstual) dan antropologi diakronis (realitas bisnis koperasi fase

awal). Tahap kedua, melakukan sinergi keduanya untuk menemukan benang merah

konsep kemandirian berbisnis koperasi secara empiris di lapangan Teoritisasi

diperlukan untuk merumuskan Konsep Kemandirian Koperasi.

Hasilnya, konsep kemandirian, kompetensi inti kekeluargaan dan sinergi produktifintermediasi - retail merupakan substansi pengembangan koperasi sesuai realitas

masyarakat Indonesia yang unik. Meskipun perkembangannya saat ini banyak

tereduksi intervensi kebijakan dan subordinasi usaha besar. Diperlukan kebijakan,

regulasi, supporting movement, dan strategic positioning berkenaan menumbuhkan

kembali konsep kemandirian, kompetensi inti kekeluargaan dan sinergi produktifintermediasi-retail yang komprehensif.

Kata kunci: Koperasi ala Indonesia, kemandirian, kompetensi inti kekeluargaan,

ekonomi rakyat, sinergi produktif-intermediasi-retail.

1 Dipresentasikan dalam Diskusi Panel Kajian Koperasi: Peluang dan Prospek Masa Depan. Kementrian

Negara Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah. Universitas Negeri Malang. 10 Desember 2007.

2 Kandidat Doktor Ilmu Ekonomi, Program Pasca Sarjana Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya.

Direktur Lembaga Riset Keuangan Syari’ah Universitas Cokroaminoto Yogyakarta

Pendahuluan

Perkembangan ekonomi dunia saat ini merupakan saling pengaruh dua arus utama, yaitu

teknologi informasi dan globalisasi3,4. Teknologi informasi secara langsung maupun tidak

langsung kemudian mempercepat globalisasi. Berkat teknologi informasi, perjalanan

ekonomi dunia makin membentuk ”dirinya” yang baru, menjadi Kapitalisme Baru

berbasis Globalisasi (Capra 2003; Stiglitz 2005; Shutt 2005). Perkembangan ekonomi

inilah yang biasa disebut Neoliberalism. Gelombang besar neoliberalism merupakan

puncak pelaksanaan 10 kebijakan Washington Consencus tahun 1989.

Neoliberalisme saat inipun telah merasuki hapir seluruh sistem perekonomian

Indonesia. Bentuk neoliberalisme tersebut dapat dilihat dari bentuk kepatuhan terhadap

mekanisme pasar dengan ”inflasi sehat” menurut ukuran makro ekonomi. Neoliberalisme

juga dilakukan melalui deregulasi dan liberalisasi/privatisasi kelembagaan. Keduanya

berujung integrasi dan liberalisasi perdagangan Indonesia dalam lingkaran global, lintas

batas negara-negara5.

Di sisi lain, Indonesia setelah memasuki era reformasi melalui amandemen UUD

1945 tetap mengusung asas demokrasi ekonomi. Meskipun demokrasi ekonomi yang

dimaksud malah menjadi kabur setelah adanya penambahan dua ayat (ayat 4 dan 5)

dalam pasal 33 UUD 1945. Dijelaskan Mubyarto (2003) bahwa pikiran di belakang ayat

baru tersebut adalah paham persaingan pasar bebas atau neoliberalisme.

Kekeliruan lebih serius dari amandemen keempat UUD 1945 adalah hilangnya

kata ”sakral” koperasi sebagai bentuk operasional ekonomi kerakyatan atau demokrasi

3 Pembagian dua arus utama di sini hanya untuk memudahkan penjelasan saja. Keduanya dapat berdiri sendiri, saling memengaruhi, atau salah satu memengaruhi lainnya, sesuatu yang mungkin benar semuanya.

4 Arus teknologi informasi melaju bak Juggernaut (istilah Anthony Giddens dalam melihat perkembangan yang cepat seperti truk yang melaju kencang tak terkendali) sejak proyek Arpanet menemukan bagaimana melakukan pertukaran pesan dan informasi melalui komputer. Gerakan ini tak pelak berdampak di hampir seluruh sisi peradaban. Mulai pola hidup, dunia bermain anak, hubungan sosial-politik-ekonomi-budaya, ilmu pengetahuan, teknologi, sistem informasi publik, bahkan sistem pendidikan kita tidak ketinggalan.

Tidak ada lagi sisi peradaban yang tak terpola dengan ”buah” teknologi informasi. Buah dari teknologi informasi seperti komputer, internet, alat komunikasi dan lainnya.

5 Deregulasi misalnya lewat UU Migas, UU Listrik, Revisi UU Perpajakan, UU Penanaman Modal, UU Pendidikan, dan lainnya. Liberalisasi misalnya terhadap BUMN, Perguruan Tinggi dan sistem pendidikan lain, pangan, retail, sampai “everything they want”.

ekonomi yang sebelumnya tercantum dalam penjelasan pasal 33 UUD 1945. Hilangnya

kata koperasi, telah menggiring bentuk usaha sesuai pasal empat, yaitu diselenggarakan

dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan

lingkungan, kemandirian, serta menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi

nasional. Efisiensi berkeadilan menurut Mubyarto (2003) jelas memiliki kontradiksi

sekaligus bernuansa liberalisme.

Bagaimana koperasi sendiri? Apakah sudah siap dengan kenyataan sejarah seperti

itu? Apakah koperasi memang telah melakukan ”strategic positioning” sebagai wadah

anggotanya ”bekerjasama” untuk kesejahteraan bersama anggota serta masyarakat,

bukannya bekerja ”bersama-sama” untuk kepentingan masing-masing anggota, atau

malah manajer dan atau pengurus koperasi? Apakah koperasi juga telah sesuai impian the

founding fathers, menjadi sokoguru perekonomian Indonesia?

Apakah jawabannya adalah tekad Dekopin sebagai wadah berkumpulnya

koperasi-koperasi dengan Pencanangan Program Aksi Dewan Koperasi Indonesia6

(Dekopin 2006)? Atau dengan salah satu Visi Pembangunan KUKM Kantor Menteri

Negara Koperasi dan UKM berkenaan dengan realisasi 70.000 Koperasi Berkualitas

tahun 2009?

Banyak sudah program-program prestisius pengembangan koperasi. Koperasi

juga tak kunjung selesai dibicarakan, didiskusikan, “direkayasa”, diupayakan

pemberdayaan dan penguatannya. Pendekatan yang dilakukan mulai dari akademis

(penelitian, pelatihan, seminar-seminar, sosialisasi teknologi), pemberdayaan (akses

pembiayaan, peluang usaha, kemitraan, pemasaran, dll), regulatif (legislasi dan

perundang-undangan), kebijakan publik (pembentukan kementrian khusus di

pemerintahan pusat sampai dinas di kota/kabupaten, pembentukan lembaga-lembaga

profesi), sosiologis (pendampingan formal dan informal), behavior (perubahan perilaku

usaha, profesionalisme) bahkan sampai pada pendekatan sinergis-konstruktif (program

6 Pencanangan program aksi Dekopin terdiri dari program dukungan ketahanan pangan nasional (pengembangan pupuk organik, pemasyarakatan pupuk majemuk dan pupuk organik, pengembangan tanaman kedelai), program bio energi (pengembangna pembibitan dan penanaman jarak pagar, pengembangan industri bio energi), program perumahan (pengembangan perumahan koperasi sehat sederhana), program keuangan mikro dan koperasi (pengembangan jaringan KSP/USP Swamitra Nusa Madani), program e-commerce Dekopin. nasional Jaring Pengaman Nasional, pengentasan kemiskinan, Pembentukan Lembaga

Penjaminan, Pembentukan Dekopin dari daerah sampai nasional).

Permasalahan

Tetapi ternyata, seluruh ”treatment” tersebut sebenarnya tidak menyelesaikan

beberapa masalah mendasar koperasi. Pertama, seperti diungkapkan Soetrisno (2002)

bahwa ciri utama perkembangan koperasi di Indonesia adalah dengan tiga pola penitipan

kepada program, yaitu pembangunan sektoral seperti koperasi pertanian, koperasi desa,

KUD; (2) lembaga-lembaga pemerintah dalam koperasi pegawai negeri dan koperasi

fungsional lainnya; serta (3) perusahaan negara maupun swasta berbentuk koperasi

karyawan. Tiga pola tersebut menurut beliau berakibat prakarsa mayarakat kurang

berkembang, kalaupun muncul tidak diberi tempat sebagai mana mestinya.

Masalah kedua, koperasi, lanjut Soetrisno (2002) juga dikembangkan untuk

mendukung program pemerintah berbasis sektor primer dan distrubusi yang memberikan

lapangan kerja terbesar bagi penduduk Indonesia7. Ketika program tersebut gagal, maka

koperasi harus memikul beban kegagalan program. Sementara koperasi yang berswadaya

praktis tersisihkan dari perhatian berbagai kalangan termasuk peneliti dan media massa.

Dalam pandangan pengamat internasional (Sharma 1992), Indonesia mengikuti lazimnya

pemerintah di Asia yang melibatkan koperasi secara terbatas seperti disektor pertanian.

Ketiga, masalah mendasar koperasi berkenaan prinsip dasar ekonomi. Hatta

(1947, 56) menjelaskan bahwa rantai ekonomi, memiliki tiga rantai utama, yaitu

perniagaan mengumpulkan, perantaraan dan membagikan8. Ketika sistem ekonomi hanya

berputar pada kepentingan perdagangan dan menegasikan kepentingan perniagaan

pengumpulan maupun membagikan, maka yang terjadi adalah penumpukan kekayaan

pada titik perniagaan perantaraan (intermediasi) dan permainan harga yang dominan.

Dampaknya adalah reduksi kepentingan produsen, konsumen, bahkan alam. Bentuk

7 Sebagai contoh sebagian besar KUD sebagai koperasi program di sektor pertanian didukung dengan program pembangunan untuk membangun KUD. Disisi lain pemerintah memanfaatkan KUD untuk mendukung program pembangunan pertanian untuk swasembada beras seperti yang selama PJP I, menjadi ciri yang menonjol dalam politik pembangunan koperasi. Bahkan koperasi secara eksplisit ditugasi melanjutkan program yang kurang berhasil ditangani langsung oleh pemerintah bahkan bank pemerintah, seperti penyaluran kredit BIMAS menjadi KUT, pola pengadaan beras pemerintah, TRI dan lain-lain

sampai pada penciptaan monopoli baru (cengkeh).

8 Perniagaan mengumpulkan berada dalam domain ekonomi produksi, perniagaan perantaraan berada dalam domain perdagangan antara perusahaan besar, sedangkan perniagaan membagikan adalah pertemuan antara pedagang dan pembeli. Ekonomi versi Hatta tersebut, kita sebut saja Ekonomi Natural, sebenarnya mengingatkan

kita bahwa ekonomi jangan hanya dijalankan dengan menekankan mekanisme

perdagangan (intermediasi), dan menganaktirikan produksi (seperti bertani,

pertambangan, berkebun, kerajinan, dan lainnya) serta retail (berdagang eceran).

Ekonomi Natural dengan demikian merupakan ekonomi produktif, intermediasi,

sekaligus pertukaran untuk keseimbangan individu, masyarakat, alam dan akuntabilitas

kepada Allah SWT.

Keempat, data perkoperasian Indonesia sampai tahun 2006, dijelaskan Jauhari

(2006) didominasi oleh Koperasi Fungsional, seperti koperasi karyawan, koperasi

pegawai dan lainnya yang dibentuk dalam lingkungan institusi tertentu baik pemerintah

maupun swasta. Koperasi seperti itu jelas membatasi keanggotaan dan memiliki sifat

stelsel pasif. Biasanya koperasi fungsional merupakan bentuk ekonomi intermediasi

untuk memenuhi kebutuhan anggota, seperti swalayan, klinik, praktik dokter bersama,

dan lain-lain. Koperasi fungsional seperti ini juga memiliki sifat subordinasi. Misal

koperasi karyawan PLN dan AKLI, tujuannya memenuhi kebutuhan penyediaan bahanbahan

produksi PLN. Bahkan menurut Jauhari (2006) bentuk koperasi fungsional sangat

mungkin bertentangan dengan tiga prinsip ICA. Prinsip Pertama, yaitu keanggotaan

sukarela dan terbuka. Kedua, Prinsip Kedua, yaitu kontrol anggota yang demokratis.

Ketiga, Prinsip Keempat, yaitu otonomi dan independen.

Kelima, dari sudut bisnis, keempat masalah koperasi di atas berdampak pada

hilangnya sense untuk melakukan identifikasi apa yang disebut Prahalad dan Hamel

(1990) sebagai kompetensi inti (core competencies). Bisnis koperasi selama ini tidak

dapat mengidentifikasi keunikan dirinya. Koperasi – akibat kemanjaan dan intervensi –

hanya dapat melakukan identifikasi core product. Padahal bila dilihat dari konsep bisnis,

core competencies merupakan "jantung" organisasi atau perusahaan, sedangkan produk

merupakan implementasi dari core competencies tersebut untuk menghasilkan nilai

tambah organisasi bisnis. Core competencies perlu didesain melalui kejelasan visi dan

misi organisasi. Sehingga konsekuensi logisnya pengembangan kompetensi bisnis,

produk sampai sumber daya yang muncul mengarah pada core competencies.

Berdasarkan beberapa masalah di atas penelitian ini mencoba untuk menjawab

pertanyaan, apakah aktivitas bisnis koperasi memiliki kreasi pemberdayaannya sendiri,

otonom-independen, sesuai mekanisme naturalitas ekonominya, dan memiliki core

competence-nya sendiri? Penelitian ini akan membahas bagaimana mengembangkan

koperasi yang sebenarnya dari realitas masyarakat Indonesia. Pengembangan koperasi di

sini tidak menolak proyek-proyek prestisius untuk kemajuan koperasi. Idealisme koperasi

seperti itu harus tetap dikedepankan sebagai salah satu pemicu semangat agar koperasi

tetap memiliki ruh perjuangan ekonomi rakyat. Tetapi perlu diingat, koperasi harus tetap

sesuai jati dirinya sendiri. Seperti ungkapan mayoritas anggota International Cooperation

Association (ICA) bahwa koperasi akan menjadi yang terbaik bila mereka

menjadi dirinya sendiri.

Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah, pertama, menggali konsep-konsep genuine

berekonomi dari realitas masyarakat Indonesia; kedua, menempatkan konsep genuine

berekonomi sebagai landasan utama pengembangan bisnis koperasi ala Indonesia; ketiga,

menunjukkan bukti empiris bahwa ternyata masyarakat Indonesia memang memiliki

keunikan tersendiri memahami koperasi; keempat, memberikan masukan konstruktif bagi

pengambil kebijakan perkoperasian dalam pengembangan koperasi ke depan.

Struktur Isi Artikel

Artikel disusun dalam 6 bagian utama. Bagian pertama, pendahuluan, terutama

menjelaskan tentang latar belakang, masalah, tujuan penelitian dan struktur isi artikel.

Bagian kedua dan ketiga merupakan penjelasan teori yang digunakan. Bagian kedua

menjelaskan mengenai koperasi sebagai operasionalisasi ekonomi rakyat. Bagian ketiga

menjelaskan mengenai konsep core competencies bisnis. Bagian keempat menjelaskan

mengenai metodologi penelitian dan metode yang digunakan untuk melakukan

pengembangan konsep bisnis koperasi. Bagian kelima adalah pembahasan temuan

penelitian. Bagian keenam catatan akhir dan agenda ke depan.

2. KOPERASI INDONESIA: OPERASIONALISASI EKONOMI RAKYAT

Sarman (2007) menjelaskan bahwa pembangunan ekonomi saat ini hanya diarahkan pada kepentingan ekonomi sempit. Dalam perspektif lebih luas perlu perencanaan tujuan

pembangunan yang diarahkan kepada pembangunan manusia, bukan terjebak disekitar

pembangunan ekonomi. Tujuan pembangunan ekonomi seharusnya tidak sekedar terpusat

misalnya pada pertumbuhan, tetapi harus dapat mempertahankan struktur sosial dan

budaya yang baik. Pembangunan ekonomi yang banyak merubah keadaan sosial dan

budaya menjadi negatif merupakan penyebab munculnya masalah moral.

Mubyarto (2002) menjelaskan ekonomi saat ini juga tidak harus dikerangkakan

pada teori-teori Neoklasik versi Amerika yang agresif khususnya dalam ketundukannya

pada aturan-aturan tentang kebebasan pasar, yang keliru menganggap bahwa ilmu

ekonomi adalah obyektif dan bebas nilai, yang menunjuk secara keliru pada pengalaman

pembangunan Amerika, dan yang semuanya jelas tidak dapat menjadi obat bagi masalahmasalah masyarakat Indonesia dewasa ini.

Logika modernisasi menurut kerangka filosofis kapitalisme berkenaan

pemberdayaan berada pada bagaimana mendekatkan dikotomi antara kepentingan privat

dan publik lewat media kelembagaan (mega structures). Hal ini terjadi karena menurut

Nugroho (2001) Barat mengidentifikasi realitas makro sebagai lembaga bersifat makro,

obyektif serta politis (public sphere) baik berbentuk konglomerasi para pemilik modal,

birokrasi, asosiasi tenaga kerja dengan skala besar, profesi terorganisir, dan lainnya.

Masalahnya mega-structures tersebut cenderung mengalienasi dan tidak memberdayakan

eksistensi individu (privat sphere). Untuk menjembatani hal tersebut diperlukan

intermediasi privat-publik model kapitalisme. Lembaga mediasi (mediating institutions)

di satu sisi memberi makna privat, tetapi di sisi lain mempunyai arti publik, sehingga

mampu mentransfer makna dan nilai privat ke dalam pemaknaan struktur makro.

Hanya masalahnya liberalisme yang sekarang berevolusi menjadi neoliberalisme

dan telah merambah Indonesia, mulai dari kebijakan sampai aksi konkritnya tidak

bersesuaian dengan koridor intermediasi seperti itu. Seperti dijelaskan di muka bahwa

neoliberalisme telah merasuk ke seluruh sendi-sendi perekonomian Indonesia. Faham

liberal menurut Nugroho (2001) lebih mempertahankan hak-hak individu dan cenderung

menegasikan bahwa privat sphere memiliki konsekuensi publik sphere. Bahkan lembaga intermediasi (seperti lembaga keagamaan, lembaga sosial-ekonomi termasuk koperasi)

cenderung dipertentangkan bahkan digiring menjadi area privat sphere.

Ekonomi rakyat yang sejatinya dicoba untuk menjadi pola bebas dari substansi

intermediasi dan dikotomi privat sphere dan publik sphere, seperti Koperasi, malah

menjadi representasi kooptasi globalisasi dan neoliberalisme dan secara tidak sadar

mematikan dirinya sendiri secara perlahan-lahan. Istilah ekonomi kerakyatan atau

demokrasi ekonomi, misalnya dijelaskan Mubyarto (2002) bukanlah kooptasi dan

pengkerdilan usaha mayoritas rakyat Indonesia, tetapi merupakan kegiatan produksi dan

konsumsi yang dilakukan oleh semua warga masyarakat dan untuk warga masyarakat,

sedangkan pengelolaannya dibawah pimpinan dan pengawasan anggota masyarakat.

Bentuk Koperasi jelas bukanlah lembaga intermediasi seperti logika modernitas

dan kapitalisme. Sehingga treatment pengembangannya jelas harus unik dan memiliki

diferensiasi dengan pengembangan koperasi di negara lain atau bahkan Barat. Bentuk

koperasi yang unik tersebut sebenarnya telah didefinisikan secara regulatif oleh negara.

Definisi koperasi dapat dilihat secara tekstual pada pasal 1 UU No. 25 tahun 1992 tentang

Perkoperasian, yaitu sebagai badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan

hukum koperasi melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai

gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan. Secara umum definisi

tersebut memberikan gambaran bahwa koperasi merupakan bentuk dari gerakan ekonomi

rakyat. Kekhasan koperasi sebagai gerakan ekonomi rakyat adalah aktivitasnya dilandasi

dengan asas kekeluargaan. Artinya, koperasi ala Indonesia memiliki dua kata kunci,

ekonomi rakyat dan kekeluargaan. Mudahnya, koperasi sebagai gerakan ekonomi rakyat

memerlukan definisi operasionalnya sendiri, sesuai realitas masyarakat Indonesia.

Usulan Arif (1995) untuk memperbaiki ekonomi nasional dengan cara reformasi

sosial yang mendasar, “an effective development state”. “An effective development state”

adalah suatu elit kekuasaan yang mempunyai sifat dan perilaku; (1) bebas dari

kepentingan pihak manapun kecuali kepentingan rakyat banyak, (2) bebas dari godaan

untuk memperkaya diri sendiri dan keluarga dengan menggunakan kekuasaan yang

dipegangnya, (3) mengatur suatu ideologi politik yang memihak rakyat banyak, pro

keadilan, anti penindasan, anti feodalisme, nepotisme dan despotisme, menjunjung tinggi

integritas, menghargai kerja nyata dan “committed” terhadap emansipasi kemanusiaan untuk semua orang, (4) tidak melaksanakan pemerintahan negara sebagai suatu “soft

state”, yaitu suatu pemerintahan yang lemah dan tidak berani melaksanakan tindakan

hukum terhadap segala bentuk penyimpangan yang menghambat proses transformasi

sosial yang hakiki. Ringkasnya Arif lebih setuju pernyataan Hatta: “ Yang kita inginkan

ialah rakyat yang memiliki kedaulatan, bukan negara yang memiliki kedaulatan”.

3. CORE COMPETENCIES: JANTUNG ORGANISASI BISNIS

Prahalad dan Hamel (1994) mendefinisikan kompetensi inti (core competencies)

sebagai suatu kumpulan keahlian dan teknologi yang memungkinkan suatu organisasi

memiliki positioning agar memberi manfaat lebih efektif untuk pelanggan. Organisasi

mempunyai kompetensi yang perlu (necessary competencies) dan kompetensi yang

membedakan (differentiating competencies). Kompetensi- kompetensi yang perlu adalah

semua kompetensi yang menciptakan nilai, sedangkan kompetensi yang membedakan

adalah kompetensi-kompetensi yang memberi organisasi tertentu atau kelompok

organisasi suatu posisi kompetitif (misalnya penguasaan pasar, reputasi ilmiah).

Hamel dan Prahalad (1994) menjelaskan bahwa suatu organisasi perlu memperhatikan keberhasilannya di masa depan sebagai persiapan untuk pengembangan

dan kerja sama kompetensi untuk meraih keunggulan produk dan jasa yang baru. Dengan

begitu, strategi daya saing pasar masa depan mengharuskan para manajer puncak suatu

organisasi untuk menyesuaikan kompetensi inti organisasi dan strategi serta kerja sama

pengelolaan sumber daya untuk keberhasilannya.

Dalam jangka pendek, lanjut Prahalad dan Hamel (1990), kemampuan kompetitif

perusahaan dikendalikan oleh atribusi kinerja/harga. Tetapi perusahaan yang tangguh di

era kompetisi global ditegaskan tingkat kompetitif perlu menekankan pada differential

advantage. Berikut penjelasannya: …are all converging on similar and formidable standards for product cost and quality – minimum hurdles for continued competition, but less and less important as sources of differential advantage. Sedangkan jangka panjang, kemampuan kompetitif dikendalikan pada kemampuan untuk mengembangkan core competencies. Kompetensi inti di sini lebih mengedepankan : Management ability to consolidate corporatewide technologies and production skills into competencies that empower individual business to adapt quickly to changing opportunities.

Mudahnya, kompetensi inti atau core competencies, pertama, dalam jangka

pendek memang memiliki sesuatu keunggulan yang dimiliki perusahaan disertai

kemampuan produk; kedua, dalam jangka panjang dikembangkan untuk konsolidasi

dengan kesamaan visi-misi organisasi yang kuat; ketiga, memerlukan kemampuan dan

ketangguhan dari para penggiat organisasinya. Artinya, kebutuhan setiap organisasi

melakukan bisnis tidak hanya mementingkan differential advantage, karena hal itu hanya

bersifat jangka pendek dan lebih berorientasi pada produk. Organisasi bisnis agar dapat

menjalankan going concern dan kuat bertahan pada lingkungan yang selalu berubah,

diperlukan core competence yang memiliki keunggulan visioner serta kemampuan

“collective learning” para penggiat organisasinya. Kata kunci core competence agar

dapat menjalankan peran going concern dan adaptif, adalah pada “harmonizing streams

of technology” dan “decisively in services”.

Nama / NPM   : Sarina Nurcahaya/ 28211249

Kelas / Tahun  : 2EB09 / 2009