Tulisan 3

Pembahasan

REVIEW :

MENGEMBANGKAN KOMPETENSI INTI DAN KONSEP BISNIS KOPERASI:

Digali dari realitas masyarakat Indonesia

Oleh :

Aji Dedi Mulawarman2

http://ajidedim.wordpress.com

Berisi :

Pembahasan

INTERAKSI REALITAS SINKRONIS-DIAKRONIS

Penelusuran substansi konsep diri koperasi dilakukan secara diakronis, sinkronis dan

melakukan sinergi keduanya. Penelusuran diakronis yaitu melakukan pendalaman aspek

antropologis pikiran ekonomi koperasi dan penerjemahannya di lapangan masa pra

kemerdekaan sampai kemerdekaan (mulai awal proklamasi sampai turunnya Hatta

menjadi Wapres). Penelusuran sinkronis yaitu melakukan pendalaman aspek antropologis

beberapa aktivitas bisnis berkoperasi masyarakat Indonesia. Sinergi diakronis dan

sinkronis dilakukan untuk menemukan titik temu sekaligus substansi konsep koperasi.

5.1. Penelusuran Diakronis Koperasi Masa Awal

Pertumbuhan koperasi di Indonesia menurut dimulai sejak tahun 1896 yang

selanjutnya berkembang dari waktu ke waktu sampai sekarang (Masngudi 1990;

Tambunan 2007). Perkembangan koperasi di Indonesia menurut Masngudi (1990)

mengalami pasang naik dan turun dengan titik berat lingkup kegiatan usaha secara

menyeluruh yang berbeda-beda dari waktu ke waktu sesuai dengan iklim lingkungannya.

Mulai dari kegiatan simpan-pinjam, penyediaan barang-barang konsumsi, penyediaan

barang-barang keperluan produksi.

Pertumbuhan koperasi di Indonesia dipelopori oleh R. Aria Wiriatmadja (1896),

mendirikan koperasi simpan pinjam. Selanjutnya Boedi Oetomo dan Sarekat Islam

menganjurkan berdirinya koperasi untuk keperluan rumah tangga. Sarekat Islam lebih

konkrit lagi mengembangkan koperasi yang bergerak di bidang keperluan sehari-hari

dengan cara membuka took-toko koperasi. Berkembang pula di awal-awal koperasi

Syirkatul Inan milik NU tahun 1918 di Jombang. Kegiatan serupa juga dilakukan oleh

Partai Nasional Indonesia di bawah pimpimnan Ir. Soekarno, di mana berdasarkan

keputusan kongres 1929 bahwa untuk meningkatkan kemakmuran penduduk Bumi Putera

harus didirikan berbagai macam koperasi di seluruh Pulau Jawa khususnya dan di

Indonesia pada umumnya. Kongres Muhamadiyah pada tahun 1935 dan 1938

memutuskan tekadnya untuk mengembangkan koperasi di seluruh wilayah Indonesia,

terutama di lingkungan warganya. Berbagai koperasi dibidang produksi mulai tumbuh

dan berkembang antara lain koperasi batik yang diperlopori oleh H. Zarkasi, H.

Samanhudi dan K.H. Idris. Perkembangan perkoperasian Indonesia masa itu menyatu dengan kekuatan sosial politik sehingga menimbulkan kecurigaan Pemerintah Hindia Belanda. Oleh karenanya Pemerintah Hindia Belanda mengatur dan cenderung menghalangi atau menghambat

perkembangan koperasi. Bentuknya yaitu tahun 1915 diterbitkan Ketetapan Raja no. 431.

Selanjutnya pada tahun 1933 diterbitkan Peraturan Perkoperasian dalam berntuk

Gouvernmentsbesluit no.21 yang termuat di dalam Staatsblad no. 108/1933 yang

menggantikan Koninklijke Besluit no. 431 tahun 191511,12.

Pada masa pendudukan bala tentara Jepang istilah koperasi lebih dikenal menjadi

istilah “Kumiai”. Perkembangan Pemerintahan pendudukan bala tentara Jepang

dikarenakan masalah ekonomi yang semakin sulit memerlukan peran “Kumiai”

(koperasi). Pemerintah waktu itu menganjurkan berdirinya “Kumiai” di desa-desa yang

tujuannya untuk melakukan kegiatan distribusi barang yang jumlahnya semakin hari

semakin kurang karena situasi perang dan tekanan ekonomi Internasional (misalnya gula

pasir, minyak tanah, beras, rokok dan sebagainya). Di lain pihak Pemerintah pendudukan

bala tentara Jepang memerlukan barang-barang yang dinilai penting untuk dikirim ke

Jepang (misalnya biji jarak, hasil-hasil bumi yang lain, besi tua dan sebagainya) yang

untuk itu masyarakat agar menyetorkannya melalui “Kumiai”. Kumiai (koperasi)

dijadikan alat kebijaksanaan dari Pemerintah bala tentara Jepang sejalan dengan

kepentingannya. Peranan koperasi sebagaimana dilaksanakan pada zaman

Pemerintahan pendudukan bala tentara Jepang tersebut sangat merugikan bagi para

anggota dan masyarakat pada umumnya.

Setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya, dengan tegas

perkoperasian ditulis di dalam UUD 1945. DR. H. Moh Hatta berusaha memasukkan

rumusan perkoperasian di dalam “konstitusi”. Sejak kemerdekaan itu pula koperasi di

11 Peraturan Perkoperasian 1933 ini diperuntukkan bagi orang-orang Eropa dan golongan Timur Asing.

Dengan demikian di Indonesia pada waktu itu berlaku 2 Peraturan Perkopersian, yakni Peraturan

Perkoperasian tahun 1927 yang diperuntukan bagi golongan Bumi Putera dan PeraturanPerkoperasian

tahun 1933 yang berlaku bagi golongan Eropa dan Timur Asing.

12 Perkembangan koperasi semenjak berdirinya Jawatan Koperasi tahun 1930 menunjukkan suatu tingkat

perkembangan yang terus meningkat. Jikalau pada tahun 1930 jumlah koperasi 39 buah, maka pada tahun

1939 jumlahnya menjadi 574 buah dengan jumlah anggota pada tahun 1930 sebanyak 7.848 orang

kemudian berkembang menjadi 52.555 orang. Sedang kegiatannya dari 574 koperasi tersebut diantaranya

423 kopersi adalah koperasi yang bergerak dibidang simpan-pinjam sedangkan selebihnya adalah koperasi

jenis konsumsi ataupun produksi. Dari 423 koperasi simpan-pinjam tersebut diantaranya 19 buah adalah koperasi lumbung. Indonesia mengalami suatu perkembangan yang lebih baik13. Pada akhir 1946, Jawatan Koperasi mengadakan pendaftaran koperasi dan tercatat sebanyak 2500 buah koperasi di

seluruh Indonesia. Pemerintah Republik Indonesia bertindak aktif dalam pengembangan

perkoperasian. Disamping menganjurkan berdirinya berbagai jenis koperasi Pemerintah

RI berusaha memperluas dan menyebarkan pengetahuan tentang koperasi dengan jalan

mengadakan kursus-kursus koperasi di berbagai tempat.

Pada tanggal 12 Juli 1947 diselenggarakan kongres koperasi se Jawa yang

pertama di Tasikmalaya. Dalam kongres tersebut diputuskan antara lain terbentuknya

Sentral Organisasi Koperasi Rakyat Indonesia yang disingkat SOKRI; menjadikan

tanggal 12 Juli sebagai Hari Koperasi serta menganjurkan diselenggarakan pendidikan

koperasi di kalangan pengurus, pegawai dan masyarakat. Selanjutnya, koperasi

pertumbuhannya semakin pesat14.

Setelah terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1950 program

Pemerintah semakin nyata keinginannya untuk mengembangkan perkoperasian15. Sejalan

dengan kebijaksanaan Pemerintah sebagaimana tersebut di atas, koperasi makin

berkembang dari tahun ketahun baik organisasi maupun usahanya. Selanjutnya pada

tanggal 15 sampai dengan 17 Juli 1953 dilangsungkan kongres koperasi Indonesia yang

ke II di Bandung16. Keputusannya antara lain merubah Sentral Organisasi Koperasi

Rakyat Indonesia (SOKRI) menjadi Dewan Koperasi Indonesia (DKI). Pada tahun 1956

13 Pasal 33 UUD 1945 ayat 1 beserta penjelasannya menyatakan bahwa perekonomian disusun sebagai

usaha bersama berdasarkan azas kekeluargaan. Dalam penjelasannya disebutkan bahwa bangun

perekonomian yang sesuai dengan azas kekeluargaan tersebut adalah koperasi. Di dalam pasal 33 UUd

1945 tersebut diatur pula di samping koperasi, juga peranan daripada BUMN dan Swasta.

14 Terjadinya agresi I dan II Belanda terhadap Indonesia serta pemberontakan PKI di Madiun 1948 banyak

merugikan gerakan koperasi. Tahun 1949 diterbitkan Peraturan Perkoperasian. Peraturan ini dikeluarkan

pada waktu Pemerintah Federal Belanda menguasai sebagian wilayah Indonesia yang isinya hampir sama

dengan Peraturan Koperasi Staatsblad No. 91 tahun 1927, dimana ketentuannya sudah kurang sesuai

dengan keadaan Indonesia sehingga tidak memberikan dampak berarti bagi perkembangan koperasi.

15 Kabinet Mohammad Natsir menjelaskan di muka DPR berkaitan program perekonomian. Untuk

memperbaiki perekonomian-perekonomian rakyat Kabinet Wilopo antara lain mengajukan suatu “program

koperasi” yang terdiri dari tiga bagian, yaitu usaha untuk menciptakan suasana dan keadaan sebaik-baiknya

bagi perkembangan gerakan koperasi; usaha lanjutan dari perkembangan gerakan koperasi; mengurus

perusahaan rakyat yang dapat diselenggarakan atas dasar koperasi. Usaha tersebut dilanjutkan Kabinet Ali

Sastroamidjodjo

16 Di samping itu mewajibkan DKI membentuk Lembaga Pendidikan Koperasi dan mendirikan Sekolah

Menengah Koperasi di Provinsi-provinsi. Keputusan yang lain ialah penyampaian saran-saran kepada

Pemerintah untuk segera diterbitkannya Undang-Undang Koperasi yang baru serta mengangkat Bung Hatta Sebagai Bapak Koperasi Indonesia. tanggal 1 sampai 5 September diselenggarakan Kongres Koperasi III di Jakarta.

Keputusan Kongres di samping berkaitan kehidupan perkoperasian di Indonesia, juga

mengenai hubungan Dekopin dengan ICA.

Pada tahun 1958 diterbitkan UU tentang Perkumpulan Koperasi No. 79 Tahun

1958. UU ini disusun dalam suasana UUDS 1950 dan mulai berlaku tanggal 27 Oktober

1958. Isinya lebih baik dan lebih lengkap jika dibandingkan dengan peraturan-peraturan

koperasi sebelumnya dan merupakan Undang-Undang yang pertama tentang

perkoperasian yang disusun Bangsa Indonesia sendiri dalam suasana kemerdekaan.

 Penelusuran Sinkronis Realitas Empiris Masyarakat Koperasi Indonesia

Aplikasi diakronis terekam dalam practice realitas field sinkronis masyarakat

koperasi Indonesia. Realitas koperasi saat ini ternyata memunculkan pemahaman

koperasi yang bias. Penelusuran sinkronis dilakukan misalnya dari practice Pak

Sulaiman, Pak Naryo, Pak Aris, Pak Rahmat dan Pak Budiman.

Pak Sulaiman misalnya menjelaskan bahwa pemahaman mengenai gerakan

koperasi saat ini lebih bermakna mendapatkan kredit atau pembiayaan. Berikut ungkapan

Pak Sulaiman: La gimana, saya hampir tiap hari di telpon, di sms, intinya ya itu, apakah kalau saya

ikut koperasi bisa dapat dana modal kerja, bisa dapat kredit?

Persepsi seperti dijelaskan Pak Sulaiman dengan pandangan yang agak berbeda

dijelaskan Pak Aris, meskipun intinya sama:

Karena pengalaman dulu itu, sekarang gak apalah, tapi yang penting itu ya cari danadana

bantuan pusat. Sekarang saya mau menghidupkan koperasi saya yang mati suri,

ya itu karena dikemplang manajer. Anggotanya juga gitu, sudah dibantu malah

ngemplang. Dulu sih bisa aja agak idealis ngembangkan koperasi untuk kepentingan

anggota. Sudah ikhlas, anggota dibantu, tahun 1993 dapat proyek pengembangan

mikrolet. Sudah didistribusikan ke anggota, eh sampai tahun 1995 mereka malah gak

setor-setor. Ya macet. Tahun 1995 dapat proyek penggemukan sapi. Kita sudah

semangat, tapi setelah masa pengambilan oleh pengurus pusat koperasi di Surabaya,

mereka gak ngambil-ngambil sampe 3 bulan. Sudah gitu, setelah mereka ngambil

malah kita gak diberi kompensasi sesuai perjanjian, yang ada cuma uang muka bantuan

pribadi mereka, dan sampai sekarang yang gak tau juntrungnya. Tahun 1997 dapat

proyek lagi untuk distribusi beras ke pondok-pondok. Semuanya berjalan lancar, eh

manajer malah bermain sama gudang dolog, ya wis yang kaya malah manajernya.

Dari ungkapan Pak Sulaiman dan Pak Aris itu dapat dilihat bahwa koperasi sekarang

sudah sedemikian rupa terkooptasi oleh program manja dari pemerintah. Artinya, mereka

hanya berharap bahwa dengan ikut koperasi itu ya dapat uang, dapat pinjaman, dapat modal. Pengalaman Pak Aris juga menempa dirinya untuk bersifat pragmatis, bahwa

program koperasi itu tidak bisa bergerak lebih jauh dari itu. Kalaupun dapat

dikembangkan, yang mungkin adalah pengembangan koperasi yang “masih” bersifat

intermediasi.

Hal  itu dapat dilihat dari pengembangan koperasi saat ini. Lembaga Keuangan

Mikro, Koperasi Simpan Pinjam maupun BMT, serta koperasi karyawan dengan model

swalayan atau retail. Pak Rahmat misalnya, salah seorang pengurus BMT di Wonosobo

mengatakan:

Masyarakat sekarang masih membutuhkan dana untuk menjalankan bisnisnya. Kita ini kan memang mencoba membantu mengentaskan mereka dari jebakan rentenir pasar.

Pernyataan yang mirip dengan bahasa lebih teknis dari Pak Budiman:

Rentenir: Pedagang pasar meminjam dana Rp 100.000,00 dari rentenir. Pedagang pasar

menerima dana pinjaman Rp 90.000,00, sedangkan Rp 10.000,00 langsung dipotong di

awal. Sisa pinjaman Rp 90.000,00 dicicil @ Rp 5.000,00 selama 24 hari.

Qardhul hasan: Pedagang pasar meminjam dana Rp 100.000,00 dari BMT. Pedagang

pasar menerima dana pinjaman Rp 100.000,00 dan harus dikembalikan 24 hari kemudian

sejumlah Rp 100.000,00. Pedagang pasar dipersilakan berbuat baik (hassan) dengan

memberi lebih dari dana pinjamannya secara ikhlas.

Masyarakat kita sekarang masih diproyeksikan pada tataran itu. Tetapi ketika diupayakan

menjadi lebih berorientasi produktif, koperasi malah merasa belum siap. Padahal sumber

daya alam Indonesia penuh dengan sumber daya untuk memajukan tradisi produktif.

Apalagi bila mau dikembangkan ke arah produktif. Hal tersebut sangat sulit

dikembangkan. Berikut komentar Pak Naryo:

Koperasi mengelola produksi gas di Gresik? La itu kan digarap oleh perusahaan asing.

Mana mungkin?...kita kan tidak punya keahlian untuk itu...

Beliau seperti tidak pernah berpikir ke arah produktif, karena beliau menganggap

koperasi tidak bergerak dengan skala besar atau produktif. Persepsi bahwa koperasi

hanyalah subordinasi dari perusahaan besar dan tidak memiliki keahlian jelas terungkap

secara implisit di situ.

Pesimisme tersebut sebenarnya juga tidak terlalu signifikan. Penggerak koperasi

ternyata masih memiliki semangat. Seperti ungkapan Pak Sulaiman:

Pengurus koperasi sekarang banyak yang sudah tua, jadi gak bisa diajak progresif.

Diajak berinovasi. Mungkin kita yang muda ini perlu kemandirian, kalau perlu harus

bergerak lebih mandiri. Kenapa koperasi mesti harus terikat kepentingan pemerintah?

Ya kalau mau bantu pemerintah itu wajiblah. Tapi kita perlu punya ide sendiri. Yang

bagus itu kan seperti kelompok usaha bersama nelayan. Mereka punya ide sendiri,  tidak berbentuk koperasi awalnya, tapi mereka memiliki kesadaran untuk berkumpul.

Koperasi Sae Pujon juga bagus, yang produktif seperti itu...Yang penting ya gotong

dan kekeluargaan yang sebenarnya... pemberdayaan dari bawah yang sebenarnya.

Pengembangan koperasi menurut Pak Sulaiman di atas jelas sekali perlu dikembangkan

dari bawah, bukan intervensi atau menjadi subordinasi dari kepentingan tertentu.

Pemerintah dan instansi tetap perlu berperan sebagai supporting movement. Keberadaan

perusahaan pun sebenarnya bukan mengkreasi koperasi menjadi subordinat. Perlu adanya

kesetaraan. Di samping itu yang menarik adalah membentuk karakter

kekeluargaan dan pemberdayaan dari bawah/kontekstual. Diperlukan penggalian lebih

jauh konsep kekeluargaan dan pemberdayaan koperasi berbasis ekonomi rakyat.

Sinergi Diakronis-Sinkronis: Menuju Konsep Pemberdayaan Koperasi

Dapat disimpulkan bahwa perkembangan koperasi awal sampai masa

kemerdekaan terlihat bahwa habitus masyarakat Indonesia dalam mengembangkan

(practice) koperasi (field) didasarkan kepentingan pemberdayaan (capital). Memang

perkembangan awal masih bertujuan untuk kepentingan konsumtif dan kebutuhan modal

anggotanya (intermediasi). Hal ini dapat dilihat dari koperasi di Purwokerto sampai

dibentuknya koperasi oleh Boedi Oetomo, SI, NU, PNI, dan lainnya. Meskipun koperasi

intermediasi seperti ini akhirnya tidak berjalan lama.

Tetapi setelah berjalan sekitar 20 tahun, gerakan koperasi mulai mengarah

kepentingan produktif. Misalnya gerakan koperasi fenomenal Muhammadiyah berkenaan

produksi batik. Bahkan gerakan koperasi produktif sangat kuat dan bertahan lebih lama

dari gerakan intermediasi, karena memiliki kemampuan beradaptasi. Inilah yang disebut

oleh Prahalad dan Hamel (1990) sebagai core competencies17. Hanya perbedaannya,

kompetensi inti versi Prahalad dan Hamel (1990) berorientasi pada kepentingan

individual, sedangkan kompetensi inti koperasi Muhammadiyah lebih berorientasi pada

karakter koperasi Indonesianis, yaitu kekeluargaan.

Perubahan situasi di masa orde baru dan reformasi, memunculkan mekanisme

baru pemberdayaan, yaitu intervensi terus menerus terhadap koperasi. Mekanisme seperti

17 Meskipun gerakan koperasi batik kemudian banyak mengalami kendala. Penjelasan yang mungkin

adalah pemberdayaan koperasi ketika bertemu dengan kepentingan kapitalistik, maka gerakan koperasi

menjadi melemah. Buktinya, gerakan koperasi batik pernah mengalami kejayaan dan menggurita menjadi

holding company, tetapi lupa pada akar tradisi habitus perbatikan, yaitu kesejahteraan anggota secara luas dan empati sosial lingkungannya. ini telah menghilangkan core competencies koperasi (yang seharusnya mandiri, otonom, berkembang dari bawah, dijalankan secara kekeluargaan, memiliki sinergi dan

keseimbangan bisnis produktif-intermediasi-retail) menjadi tereduksi terlalu jauh. Bila

dirujuk pada konsep bisnis core competencies, maka kondisi koperasi sekarang telah

kehilangan sense untuk mengembangkan core competencies, dan hanya dapat

mengembangkan core product saja. Itupun yang disebut dengan produk telah jauh

tereduksi pada model intermediasi dan retail saja. Sedangkan substansi dari core product

yang lebih mengutamakan inovasi teknologi dan orientasi produk teralienasi secara

gradual dan menurun.

Menjadi benar ungkapan Bourdieu bahwa setiap manusia dan realitas sosial

dipengaruhi oleh habitus. Ketika tesis Arif (1995) benar bahwa masyarakat Indonesia

telah terkooptasi secara “turun-temurun” oleh budaya cultuurstelsel Belanda selama 350

tahun, maka menjadi logislah kita semua masih senang didominasi oleh gerakan “tanam

paksa” Neoliberal. Cultuurstelsel telah menjadi habitus rakyat Indonesia lewat doxa

kapitalisme, Neoliberalisme Ekonomi. Ekonomi Rakyat sebagai idealisme telah tergerus

pula oleh doxa Neoliberalisme Ekonomi. Neoliberalisme Ekonomi bahkan telah menjadi

(dikatakan Bourdieu) sebagai symbolic violence, yaitu kejahatan simbolis dari doxa.

Bentuk konkrit habitus cultuurstelsel, mewujud dalam peran Usaha Besar menjadi pusat

kendali dari trickle down effect pada bursa efek, mega-industri sampai oligopoli pasar

nasional. Sedangkan koperasi hanyalah menjadi tiang penopang ekonomi (dan

sesungguhnya pula hanya sebagai pelengkap penderita) berbentuk subordinasi bagi

Usaha Besar.

Pesona statistik menurut Ismangil dan Priono (2006) tentu tak bisa dijadikan

patokan tunggal. Fakta memang menyebutkan perkembangan koperasi di Indonesia

secara kuantitatif terbilang paling pesat dibandingkan kebanyakan negara manapun di

dunia. Jika di negara-negara dengan tradisi berkoperasi yang telah mengakar kuat tak

sedikit yang mengarah pada trend amalgamasi, situasi kontras terlihat di negeri ini.

Mengacu pada data pertumbuhan kuantitatif koperasi Indonesia empat tahun terakhir,

dari semula tercatat 118.644 unit (2002) meroket menjadi lebih dari 123 ribu unit pada

2005 (Data Kementerian Negara Koperasi dan UKM, 2006). Hanya dalam tempo tiga

tahun tak kurang 5.000 unit koperasi muncul bak cendawan di musim hujan. Ini juga bisa diartikan bahwa animo masyarakat masih terus meningkat dari masyarakat untuk

menghidupkan perekonomian mereka melalui koperasi.

Tetapi kenyataannya, kita, lanjut Islamingi dan Priono (2006) juga harus

berlapang dada menerima kenyataan, bahwa dibandingkan BUMN dan swasta, koperasi

belum memberikan kontribusi yang signifikan dalam perekonomian nasional. Sumbangan

yang sangat kecil terhadap produk domestik bruto (PDB) memperlihatkan wajah lain dari

perkembangan koperasi di Indonesia. Belum suksesnya Indonesia dalam

mengembangkan perekonomian di tingkat pedesaaan yang mengakibatkan tidak

berkembangnya ekonomi rakyat, merupakan akibat kurang optimalnya pengembangan

wadah koperasi sebagai penopang perekonomian nasional. Koperasi masih diposisikan

dalam zona sub sistem-bagian dari sistem-swasta dan BUMN, dengan kedudukan yang

tidak sederajad. Karena berada dalam posisi sub sistem, koperasi di Indonesia kurang

optimal dalam membangun jaringan koperasi (coop-network) yang memadai, akibatnya

banyak keuntungan-keuntungan ekonomis yang terserap swasta dan BUMN.

Indikasi doxa dan symbolic violence juga dapat muncul dari Visi Membangun

Koperasi Berkualitas. Maka diingatkan oleh Sularso (2006) bahwa jika 70,000 koperasi

berkualitas ingin diwujudkan, perlu dilakukan intervensi agar jumlah koperasi berkualitas

terdongkrak mencapai jumlah yang dikehendaki. Intervensi dilakukan dengan

memfasilitasi koperasi-koperasi yang mempunyai potensi untuk meningkatkan

kualitasnya. Tetapi jika intervensi tersebut tidak tersambut dengan potensi internal yang

tumbuh, maka tidak akan bermanfaat dan akan merusak koperasi. Umumnya intervensi

pemerintah mengandung bahaya, menjadikan koperasi tergantung dan kehilangan

keswadayaan dan otonominya. Atau melakukan rekayasa pernilaian dengan menurunkan

kadar kriterianya sehingga lebih banyak koperasi yang bisa masuk kategori berkualitas.

Intervensi pemerintah belum tentu dapat menumbuhkan potensi internal koperasi dan

rekayasa kriteria klasifikasi hanya akan menghasilkan klasifikasi koperasi yang

kualitasnya dibawah standar. Koperasi- nya sendiri tidak bergerak untuk meningkatkan

kualitasnya.

Lebih lanjut Sularso (2006) menjelaskan umumnya pencapaian target

pengembangan koperasi dilakukan dengan pendekatan formalistik, kurang

memperhatikan substansi koperasi berkualitas. Untuk menghindari formalisme dalam membangun koperasi berkualitas, seharusnya mempertimbangkan substansi koperasi

berkualitas, yaitu konsistensi terhadap nilai, prinsip dan tujuan koperasi, konsistensi

terhadap fungsi dan peran koperasi, partisipasi anggota dan keputusan demokratik,

pengelolaan berdasar good corporate governance, dan pertumbuhan berkelanjutan.

Bahkan kecenderungan gerak koperasi sekarang juga kembali ke logika awal

pergerakan koperasi di masa koperasi dikenalkan di Indonesia, fungsi intermediasi. Hal

ini terlihat dari makin menjamurnya Lembaga Keuangan Mikro dan Koperasi Simpan

Pinjam. Perkembangan yang juga membesar juga bentuk Koperasi Serba Usaha, yang

bergerak di bidang retail. Kebalikannya, koperasi produktif meskipun secara sporadis

banyak memiliki keanggotan, omzet dan aset besar, tetapi kecenderungan terus menurun.

Nama / NPM   : Sarina Nurcahaya / 28211249

Kelas / Tahun  : 2EB09 / 2009