Tulisan 2

Permasalahan Koperasi Indonesia,Kesimpulan dan Daftar Pusataka

REVIEW       :

PENGEMBANGAN KOPERASI INDONESIA:

SUATU ORIENTASI DARI KONDISI SOSIAL, BUDAYA DAN

EKONOMI DALAM RANGKA GLOBALISASI

OLEH :

Usman Moonti

Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Gorontalo

Volume 9, No.2, Juni 2012 ISSN 1693-9034

Berisi :

Permasalahan Koperasi Indonesia

 Di Indonesia, kondisi koperasi tidak menggembirakan. Di antara tiga

pelaku perekonomian, koperasi adalah sektor yang paling memprihatinkan, lebih

blinik lagi Kasiyanto beranggapan bahwa koperasi sebagai anak lemah inental.

Julukan seperti itu, sah-sah saja tetapi terapi yang digunakan hendaknya tidak

dilakukan oleh semangat yang bermental lemah. Pembentukan BUUD (Badan

Usaha Unit Desa), Koperasi Kredit (Kopdit) dan KUD (Koperasi Unit Desa) yang

dipelopori oleh pemerintah dan LSM bukan membantu masyarakat melainkan

mengganggu. Dosa yang paling besar yang dilakukan oleh KUD yang sudah

memegang monopoli dipedesaan adalah sampai saat ini belum dapat mengangkat

nilai tukar petani, paling sedikit sesuai dengan kenaikan inflasi (lihat gambar 1).

Lebih kejam lagi, KUD menjadi ujung tombak pedagang semakin memeras

petani.

Fenomena lain yang tidak perlu dibuktikan secara empiris, adalah ketika

pemerintah menghimbau BUMN untuk membantu usaha kecil dan Koperasi

bermunculanlah usaha-usaha fiktif dan koperasi dadakan yang ingin

memanfaatkan dana tersebut sebagai suatu "rezeki bersama". Masalah lain juga

muncul ketika pemerintah memberikan kredit usaha tani. Departemen koperasi

(Depkop) diberi wewenang sebagai excecuting dengan kekuasaanya lebih leluasa

memberikan kredit kepada mereka yang meminta padahal Depkop sendiri sebagai

pembina sekaligus sebagai pelaksana KUT. Minimnya pengalaman dan perangkat

Depkop dalam penyaluran dan pemberian kredit menyebabkan banyak kredit

yang diberikan tidak dapat dikembalikan (kredit macet)

Pemerintah mengalami kegagalan melalui program-program jaring

pengaman sosial (JPS) yang ditujukan kepada penduduk miskin koperasi dan

ekonomi rakyat. Keberpihakan pemerintah terhadap ekonomi rakyat yang

tertuang dalam RAPBN 1999/2000 tersebut mengalami stagnasi ditengah

perjalanan. Sepertinya pemerintah kehilangan cara bagaimana pemihakan

dilaksanakan?

Jalan Keluar dari Permasalahan Koperasi Indonesia

Wajah perekonomian Indonesia memang tidak terlalu indah. Keinginan

untuk merawat dan menata dapat menyelamatkan koperasi dari masalah-masalah

yang dihadapi. Beberapa jalan keluar dapat dilakukan dengan menganalisis

pokok-pokok persoalan pada setiap komponen lingkungan koperasi tersebut.

Masing-masing komponen terdiri atas komponen pertama nilai dan prinsip

merupakan cerminan kepribadian koperasi. Kedua, komponen pemerintah yang

dijabarkan melalui kebijakan dan pengaruhnya terhadap keberadaan koperasi.

Komponen ketiga adalah anggota yang melandasi terciptanya koperasi dan

komponen terakhir adalah kepengurusan sebagai sebuah motor yang akan

menggerakkan koperasi. Masing-masing komponen dapat dilihat pada gambar I.

Permasalahan-pennasalahan pokok yang dihadapi koperasi ada pada tiga

komponen terakhir (bagan 1) Pada komponen nilai dan prinsip yang tercemin dalam Undang-undang dasar 45 pasal 33 sebagai landasan pokok terhadap

perkoperasian tidak perlu diragukan jika ditinjau dari visi dan misi keberadaan

koperasi. Berikut ini akan dijelaskan masing-masing komponen dan permasalahan

yang dihadapi.

Undang-undang Perkoperasian, Peraturan dan Kebijakan

Undang-undang Perkoperasian no 25 Tahun 1992 menurut lbnoe

Soejono, memiliki empat kelemahan utama sehingga koperasi dinilai tidak

memiliki kapasitas untuk membangun koperasi secara sehat di Indonesia.

Keempat kelemahan tersebut adalah (1) tidak ada kewajiban audit oleh keperasi,

(2) tidak diperbolehkannya koperasi memiliki sertifikat tanah, (3) dikenakannya

pajak penghasilan atau PPh, (4) tidak ada seleksi ketat terhadap pemberian status

badan hukum koperasi (Edi Sasmito, 1999)

Tidak ada kewajiban audit bagi koperasi membuat tubuh koperasi rawan

penyelewengan dan manipulasi keuangan yang dapat dilakukan oleh pengurus,

apalagi anggota memiliki keterbatasan pengetahuan dalam melakukan

pengendalian teknis. Disamping itu peluang yang ada memberi keleluasaan bagi

pengurus menjalankan manajemen "sesuka hati", ketidakhati-hatian dalam

mempertanggungjawabkan kepengurusan juga mewarnai manajemen koperasi

yang tidak diaudit sehingga keakuratan laporan pertanggungjawaban

diragukan.

Penyelewengan di tubuh koperasi juga dimungkinkan dalam hal

kepemilikan tanah karena sampai saat ini koperasi tidak diperbolehkan menjadi

pemilik sertifikat tanah. Tanah koperasi. umumnya menggunakan nama salah satu

pengurus yang memberikan peluang bagi pengurus tersebut untuk

menyalahgunakan sertifikat tersebut. Pengenaan pajak, sejauh koperasi hanya

melakukan kontak bisnis dengan anggotanya seharusnya tidak dikenakan PPh.

Kelemahan terakhir undang-undang perkoperasian tidak adanya seleksi yang ketat

terhadap pemberian status badan hukum sehingga banyak koperasi jadi-jadian

yang dibangun hanya untuk mendapatkan fasilitas dari pemerintah.

Koperasi di Indonesia didirikan sebagai alat pemerintah untuk proses

pembagunan sosial-ekonomi. Sebagai alatnya maka pemerintah memperlakukan

koperasi sesuai tujuan tampa memperhatikan esensi anggota koperasi yang

dibentuk. Tidak jarang masyarakat dipaksakan menjadi anggota koperasi.

Beberapa kebijakan selalu berbau KKN yang menguntungkan aparat pemerintah

yang menangani koperasi. Sebagai contoh kebijakan Departemen Koperasi

menjdi eksekutor peluncuran Kredit Usaha Tani merupakan bukti empiris

kebijakan tersebut sarat dengan muatan KKN.

Anggota

Anggota koperasi adalah pemilik sekaligus pengguna jasa koperasi, sifat

suka rela dan terbuka sebagai prinsip koperasi mempermudah keluar masuknya

anggota. Rendahnya partisipasi dan pengendalian yang dapat dilakukan anggota merupakan permasalahan umum yang dihadapi.

Kepengurusan

Beberapa bukti empiris menunjukkan bahwa kepengurusan koperasi

kurang memiliki kewirausahaan, pendidikan pengurus yang rendah disainping

itu kepengurusan tidak dilengkapi teknologi informasi yang memadai. Tidak

terciptanya budaya melayani merupakan kegagalan pengurus mengikat anggota

dan non anggota untuk loyal dalam menggunakan jasa yang disediakan oleh

koperasi.

Perilaku dan Budaya Organisasi Koperasi

Walaupun koperasi memiliki ciri organisasi yang berbeda dan organisasi

lain, tetapi aspek perilaku dan budaya organisasi akan sama matchingnya jika

diterapkan dalam organisasi apapun jenisnya. Beberapa bukti empiris menyatakan

bahwa ada hubungan yang erat antara Cooperate Culture dan Kinerja (Kottler dan

Hesket : 1997). Bahkan, budaya juga sangat berpengaruh dalam meningkatkan

konsistensi seseorang berperilaku (Stephen P. Robbius dalam Nadraha, 1997).

Dengan demikian, budaya menjadi faktor penting untuk meningkatkan kinerja

seseorang dalam organisasi.

Lain halnya dengan Covey, la beranggapan ada tujuh kebiasaan agar

individu maupun organisasi mencapai sukses dalam mengembangkan misi dan

visi vang dituju. Tujuh kebiasaan tersebut meliputi :

(1) Arti penting bersikap pro-aktif, tidak sekedar re-aktif

(2) Merujuk pada tujuan akhir, fokus yang jelas

(3) Mendahulukan yang utama, secara prioritas yang tegas.

(4) Berpikir menang-menang; resolusi konflik yang bersifat tidak menjatuhkan

lawan.

(5) Berusaha mengerti dahulu baru dimengerti toleransi kepada lawan

bicara/mitra

(6) Mewujudkan sinergi, menjalin kolaborasi dalam bentuk team work

(7) Mengasah gergaji dengan senantiasa meningkatkan ilmu dan wawasan baru

Pikiran Covey memutar persepsi dahulu budaya adalah "akibat",

sekarang dijadikan "sebab" budaya perusahaan menjadi salah satu alat kunci atau

penyebab tumbuhnya perusahaan yang sehat. Budaya perusahaan menjadi

strategi, materi mengubah sikap dan perilaku serta sebagai sarana untuk mencapai

efisien dan penyesuaian dengan tuntutan zaman yang senantiasa berubah.

Perubahan paradigma dan pemanfaatan budaya perusahaan adalah salah

satu solusi dalam menghadapi zaman yang kian kompleks. Budaya perusahaan

juga terkait erat dalam program organization development, berhubungan dengan

program, intervensi keorganisasian, struktur organisasi dan pada akhirnya

menyentuh aktivitas perencanaan SDM, pengembangan, pendidikan dan pelatihan

agar SDM rnemiliki nilai budaya yang kuat, adaptif dan sesuai dengan tuntutan

bisnis di era global (Syarwahani dan Priyohadi : 2001 )

 Beberapa konsep budaya perusahaan dan perilaku individu jika

diterapkan dalam perkoperasian. Hampir dapat dipastikan koperasi mampu

mengatasi persoalan-persoalan yang dihadapi dimana akar permasalahannya

terletak pada aspek perilaku individu yang membentuk atmosfir budaya

organisasi secara keseluruhan.

Untuk memahami perilaku individu perlu di cermati aspek-aspek yang

mempengaruhi perilaku tersebut. Dengan menggunakan model yang

dikemukakan oleh Huczynski dan Buchanan (1991) maka perilaku individu

dalam berkoperasi dipengaruhi persepsi individu terhadap koperasi. Faktor-faktor

tersebut dapat dilihat pada gambar berikut:

Koperasi sebagai organisasi perkumpulan orang-orang, perlu menganalisis

faktor-faktor yang mempengaruhi individu dalam berperilaku untuk

mengembangkan koperasi. Pemahaman secara rinci dari aspek perilaku sangat

membantu keberhasilan sebuah koperasi.

Koperasi Indonesia Masa Mendatang

Era globalisasi membawa perubahan besar pada berbagai aspek

kehidupan, khusunya pada kehidupan ekonomi. Dengan semakin terbukanya

pasar global maka para pelaku ekonomi dituntut melakukan pembenahan terhadap

kinerjanya dalam rangka memenuhi kualitas produk dan jasa yang dikehendaki

pasar. Koperasi sebagai salah satu pelaku ekonomi mau tidak mau akan

berhadapan dalam persaingan yang semakin ketat apa lagi penggerak utama

dalam perdangan global didasarkan pada pada paham kapitalisme (lbnoe

Soejono : 1998)

Kenyataan-kenyataan yang terjadi di dalam masyarakat perkoperasian

kita menunjukkan babwa kita "menyerah" pada lingkungan. Kita kehilangan "Cinta" dan sifat konflik meningkat terus (Herman Soewardi: 2002). Kondisi ini

terjadi karena konsumerisme yang melahirkan korupsi, kolusi, nepotisme (KKN).

Akan kah kita terus bergumul dalam kemelut yang demikian?

Kemakmuran menjadi harapan, keadilan menjadi tujuan tidak ada sistem

ekonomi yang mampu mewujudkan harapan dan tujuan kecuali koperasi yang

memiliki jati diri kearah harapan. Dengan jelas Mnnker menggambarkan bahwa

para pendukung filosofi bisnis moderen dan budaya perusahaan (c'orporate

culture) selain menganjurkan tentang pentingnya jati diri perusahaan yang kuat,

yang merupakan gaya manajemen koperasi, yaitu suatu upaya untuk memperkuat

ikatan strategis antara perusahaan dan pelanggan, yang umumnya dianggap sangat

penting bagi keberhasilan usaha ekonomi. Apa yang dicari perusahaanperusahaan

komersial dalam upaya untuk mencapai strategi "baru" seperti itu,

selalu merupakan bagian dari jati diri koperasi.

Dari segi jati diri, koperasi siap menghadapi kemungkinan-kemungkinan

masa depan. Pemilihan strategi, metode dan cara.pengembangan sangat

tergantung pada komponen koperasi. Siapkah komponen-komponen dalam

lingkup koperasi memiliki jati diri dan kinerja yang diharapkan? Di sini letak

permasalahan mendasar koperasi masa depan.

Setelah kita mendapat gambaran tentang globalisasi dalam bidang

ekonomi, maka ada tujuh peluang koperasi yaitu : Pertama, mutu perifikasi dari

partisipasi anggota dalam pengambilan keputusan, perencanaan dan kontrol

sehingga peran pemerintah hanya sebagai fasilitator dalam pengembangan

koperasi. Kedua, peningkatan peran koperasi dalam memacu pertumbuhan

koperasi dengan menggerakkan sumber daya dan informasi yang dapat diraih

dalam lingkup swadaya dan swakarsa koperasi. Oleh karena itu pertumbuhan

ekonomi perlu dikaitkan dengan pertumbuhan bisnis koperasi sehingga bisa

muncul pertumbuhan ekonomi melalui pertumbuhan bisnis koperasi. Ketiga,

mutu cooperativism dalam koperasi perlu ditingkatkan antara lain melalui

pengembangan sumber daya manusia melalui gugus kendali mutu yang memadai

dari waktu ke waktu. Keempat, koperasi harus meraih brain gain yang memadai

untuk memacu kewirausahaan koperasi dan teknologi koperasi yang relevan

dengan kebutuhan anggota koperasi. Kelima, iklim bisnis perlu memberikan

peluang agar koperasi dapat berkembang dengan baik, antara lain melalui

kemitraan dengan perusahaan swasta dan BUMN yaitu meletakkan dasar sebagai

subyek bukan obyek karena itu aneka implikasi dari feodalisme kerja sama

selama ini perlu dihilangkan. Keenam, peluang bisnis bagi koperasi perlu

dikembangkan dalam peta bisnis yang pro pada kepentingan koperasi seperti

dalam produksi, distribusi, retail bisnis, impor dan ekspor. Sehubungan dengan

hal itu maka aneka bisnis yang dirasakan menggunting pemekaran jaringan binis

koperasi perlu dihilangkan. Kctujuh, Kondisi bisnis yang dipacu oleh koperasi

yang memiliki kemampuan yang semakin memadai dengan aneka bisnis di sektor

formal dan informal.

Kesimpulan

Koperasi diyakini sebagai bangun usaha yang paling sesuai dengan

ekonomi kerakyatan yang mampu menciptakan kemakmuran dan keadilan bagi

anggota yang berperan juga sebagai pemilik.

Koperasi di Indonesia menghadapi berbagai permasalahan dalam setiap

komponen lingkungan organisasi. Permasalahan tersebut saling berpengaruh satu

sama lain. Untuk keluar dari pernasalahan, komponen-komponen tersebut harus

cermat mengamati atau mengoreksi dengan menciptakan budaya perusahaan yang

diawali oleh perubahan perilaku individu. Komitmen terhadap jati diri dengan

dukungan perubahan atmosfir lingkungan koperasi memungkinkan koperasi dapat

menghadapi masa depan dengan strategi, kebijakan, metode yang akan

mengantarkan koperasi sebagai pelaku ekonomi terbaik dalam pasar global.

Daftar Pustaka

Syarifuddin Baharsyah, (1997) Koperasi sebagai Jembatan emas

Memberdayakan ekonomi Kerakyatan, Koperasi Indonesia Menghadapi

Abad 21. Jakarta: DEKOPIN.

Covey, Stephen R., (1993) , The -7 Habits of Hight Effective People, New York :

Simon & Schuster Inc.

Hliczynski, Andrezej A., David A. Buchanan (1991). Organizational Behavior :

An Introduction Text, Second Edition, New York: Printice Hall

M.J. Kasiyanto, (1997) Koperasi Anak Lemah Mental, Koperasi Indonesia

MenghadapiAbad ke-21, Jakarta: DEKOPIN.

Kottler, John P, and Heskett L. James, (1997), Corporate Culture and

Performance, Dampak budaya kerja terhadap kinerja .Jakarta:

Penhallindo.

Munkner, Hans H. (1997). Masa depan Koperasi. Terjemahan Djabaruddin

Djohan: Bandung: IKOPIN.

Munkner, Hans H. (2001), Penemuan Kembali Koperasi dalam Kebijakan

Pembangunan. Alih Bahasa Maria P.N., Jakarta :Yokama - PGI.

U. Sanurdin Natadirana,. (2002) Falsafah, Konsep dan Kebijakan Pendidikan

Koperasi. 20 Pokok Pemikiran tentang Pembangunan Koperasi.

Editor. H. Rusidi dan Maman Suratman, Bandung: IKOPIN)

Ropke, Jochen (2000), Ekonomi Koperasi : Teori dan Manajennen. Terjennahan

Sri Djatnika S. Ariffin. Jakarta: Penerbit Salemba Ernpat.

Salim Siagian, (2001), Ekonomi rakyat dan sistem Ekonomi kerakyatan,

Manajemen Usahawan No. 02. Thn XXX. Pebruari, hlm. 39.

lbnoe Soedjono, (1998). "Profil Pengurus Koperasi Pegawai RI menuju era

Globalisasi", Makalah pada ceramah pendidikan dan pelatihan GKPRI

Jawa Barat di Lembang tgl 13 Oktober 1998

Herman Soewardi, (2002) Cinta adalah Dasar Koperasi 20 Pokok pikiran

tentang pembangunan koperasi: Editor H. Rusidi dan Maman Sliratman,

Bandung: IKOPIN.

Prastyo Sudrajat, (1997), Ekonomi Kerakyatan dalam Visi Koperasi, Media

Indonesia 01 Desember 1997.

Wawan Syarwhani, dan Nugroho Dwi Priyohadi (2001) Corporate culture

Building menuju organisasi yang adaftif dan kompetitif: Konsep, Teori,

Implementasi Budaya Perusahaan dan Peranan Psikologi, Manajemen

Usahawan. NO 04/Thn XXX April 2001.